Presiden Joko Widodo menyerahkan pembangunan Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan terakhirnya di Sidang Tahunan MPR 2024 pada Jumat (16/8).
"Izinkan saya hari ini menitipkan semua harapan dan cita-cita rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wilayah pinggiran, dari daerah terluar, dari pedesaan sampai dengan ke pusat-pusat kota kepada Bapak.''ujar Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi menyampaikan bahwa dirinya akan menyerahkan tampuk kepemimpinan sebagai Presiden RI kepada Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang.
Ia juga menyebutkan bahwa pada Sidang Tahunan MPR tahun depan, Prabowo lah yang akan menyampaikan Pidato Kenegaraan sebagai Presiden RI.
Pasangan Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih hasil Pilpres 2024 oleh KPU.
Paslon nomor 2 tersebut menang dalam satu putaran, mengalahkan dua paslon lainnya, yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 lalu.
Prabowo-Gibran dijadwalkan akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Jokowi Empat Kali Meminta Maaf: Ini yang Terbaik yang Bisa Kami Usahakan
Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf sebanyak empat kali dalam Sidang Tahunan MPR.
Jokowi memperlambat ucapannya saat menyampaikan permohonan maaf tersebut. Suaranya juga terdengar berat dan bergetar saat mengucap permohonan maaf.
"Saya dan KH Ma'ruf Amin mohon maaf. Kami mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin merasa kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum tercapai, dan untuk setiap cita-cita yang mungkin belum terwujud," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi sadar bahwa 10 tahun kepemimpinannya tidak sempurna. Dia mengakui bahwa tidak semua pihak bisa merasa puas dengan kerjanya.
Dia berkata sudah mengupayakan yang terbaik untuk Indonesia. Namun, ia sadar kerja-kerja tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.
"Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf," lanjut Jokowi.
Dia menambahkan, "Inilah yang terbaik yang bisa kami usahakan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara kita."
Jokowi menitipkan tugas-tugas selanjutnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia yakin bahwa keberlanjutan kepemimpinan akan membawa Indonesia menjadi negara maju.
"Saya yakin dan sungguh percaya bahwa dengan persatuan dan kerja sama kita sebagai bangsa, serta keberlanjutan yang selalu terjaga, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan berdaulat, serta mampu melompat dan meraih cita-cita Indonesia Emas 2045," katanya.
Pakar: IKN dan Demokrasi Tidak Tersentuh dalam Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti hilangnya pembahasan tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dan demokrasi dari pidato kenegaraan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR pada Jumat (16/8). Menurut Adi, pidato tersebut terkesan biasa saja dan tidak meninggalkan kesan mendalam. Ia menilai Jokowi lebih banyak berbicara mengenai keberhasilan pembangunan daripada menyampaikan agenda-agenda penting di masa depan.
"Tadi tidak disebutkan oleh Jokowi. Orang-orang pasti bertanya-tanya, mengapa IKN tidak dibahas? Jangan sampai muncul kesan bahwa IKN tidak dianggap sebagai prioritas utama," ujar Adi dalam Breaking News Pepe Indonesia TV, Jumat.
Adi mengemukakan bahwa seharusnya Jokowi menjelaskan pembangunan apa saja yang harus menjadi fokus di IKN. Terlebih lagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga hadir dalam acara tersebut. Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dia menduga bahwa Jokowi tidak menyinggung IKN karena sudah merasa sangat yakin bahwa proyek tersebut akan berjalan lancar. Meski begitu, Adi tetap menganggap tidak disebutkannya IKN dalam pidato kenegaraan sebagai kekurangan besar.
"Sepertinya Jokowi cukup percaya diri bahwa IKN tidak perlu disampaikan dalam pidato kenegaraan," tambahnya.
Selain itu, Adi juga menyoroti hilangnya pembahasan mengenai demokrasi dalam pidato kenegaraan terakhir Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak menyentuh isu kualitas demokrasi maupun pemilihan demokrasi mendatang, yaitu Pilkada Serentak 2024.
Berikut Daftar belanja yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp3.613 triliun Prabowo
Daftar belanja yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp3.613 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencakup berbagai sektor dan inisiatif strategis. Anggaran ini dirancang untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor-sektor kunci. Berikut adalah enam kategori belanja utama yang direncanakan untuk dibiayai dari anggaran tersebut:
1. Infrastruktur Transportasi dan Logistik
Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik menjadi prioritas utama. Anggaran ini akan digunakan untuk:
Pembangunan dan Perbaikan Jalan: Memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Proyek Transportasi Massal: Pengembangan sistem transportasi umum seperti kereta api, metro, dan bus rapid transit (BRT).
Pelabuhan dan Bandara: Pembangunan dan modernisasi pelabuhan serta bandara untuk mendukung konektivitas dan perdagangan internasional.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Anggaran juga akan dialokasikan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk:
Fasilitas Kesehatan: Pembangunan dan renovasi rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan.
Program Kesehatan Masyarakat: Inisiatif untuk menangani penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan vaksinasi dan kesehatan ibu-anak.
Bantuan Sosial: Program bantuan sosial untuk kelompok rentan, seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.
3. Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan sektor pendidikan dan pelatihan menjadi fokus berikutnya. Anggaran ini akan digunakan untuk:
Infrastruktur Pendidikan: Pembangunan dan renovasi sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan vokasi.
Kurikulum dan Pelatihan: Peningkatan kualitas kurikulum serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik.
Program Beasiswa: Penyediaan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berprestasi serta program pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja.
4. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sektor pertanian dan ketahanan pangan akan mendapatkan perhatian khusus melalui:
Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Pembangunan irigasi, waduk, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
Dukungan untuk Petani: Program pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan bibit unggul serta pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Keamanan Pangan: Program untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
5. Energi dan Sumber Daya Alam
Anggaran juga akan digunakan untuk sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, meliputi:
Pengembangan Energi Terbarukan: Investasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
Pembangunan Infrastruktur Energi: Pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan sistem penyimpanan energi.
Pengelolaan Sumber Daya Alam: Program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
6. Teknologi dan Inovasi
Investasi dalam teknologi dan inovasi akan difokuskan pada:
Infrastruktur Teknologi Informasi: Pembangunan jaringan internet dan pusat data untuk meningkatkan konektivitas digital.
Pengembangan Inovasi: Dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi baru serta program inkubasi startup.
Pendidikan Teknologi: Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan inovasi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
Dengan alokasi anggaran yang mencakup sektor-sektor ini, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.
