Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengesahkan pembentukan Badan Gizi Nasional. Langkah ini mengikuti gagasan yang sebelumnya diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Pembentukan Badan Gizi Nasional oleh Jokowi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang mulai berlaku pada 15 Agustus 2024. Perpres tersebut menyebutkan, "Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden," seperti tertera pada pasal 2.
Tugas utama Badan Gizi Nasional adalah memastikan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia dan akan dipimpin oleh seorang kepala. Perpres ini juga menetapkan bahwa Badan Gizi Nasional akan fokus pada tiga kelompok masyarakat prioritas dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut Pasal 5 Perpres 83/2024, target pemenuhan gizi meliputi empat kelompok: peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak-anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan perubahan sasaran pemenuhan gizi sesuai kebutuhan.
Awalnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempromosikan program makan siang gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Setelah pemilihan presiden 2024, nama program ini berubah menjadi makan bergizi gratis.
Panangian Simanungkalit, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Gizi Nasional untuk menangani program ini sedang dalam proses. "Ini sedang berlangsung. Badan ini juga merupakan lembaga baru," ujarnya saat ditemui di Cilandak, Jakarta Selatan.
Fakta-Fakta Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Dari Anggaran Hingga Pembentukan Badan Gizi
Program makan bergizi gratis yang akan diluncurkan oleh Prabowo Subianto semakin mendekati realisasi, termasuk dengan pembentukan Badan Gizi Nasional yang baru. Program yang dirancang untuk periode kepresidenan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka 2024-2029 ini telah melalui berbagai tahap persiapan sebelum diimplementasikan pada Oktober mendatang.
Awalnya, program ini dikenal sebagai "makan siang gratis," namun pada Mei 2024, namanya diubah menjadi "makan bergizi gratis." Perubahan ini diumumkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko, yang menjelaskan bahwa perubahan nama ini mencerminkan konsep yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada makan siang. Konsep baru ini juga meliputi kemungkinan penggantian waktu makan, seperti menyertakan sarapan. Selain itu, perubahan ini mencakup pengalihan sumber pangan dari impor ke produksi dalam negeri, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp450 triliun per tahun. Anggaran ini mencakup kebutuhan bahan makanan untuk memastikan asupan bergizi sesuai dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna, seperti beras, daging ayam, daging sapi, ikan, sayur, buah, dan susu sapi segar. Pada tahun pertama pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan antara Rp100 triliun hingga Rp120 triliun, dengan Rp71 triliun dianggarkan khusus untuk tahun 2025. Ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Prabowo.
Selain itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka aktif melakukan uji coba program dengan mengunjungi berbagai sekolah dan memberikan susu gratis dalam paket makan bergizi. Meski ada kritik mengenai kualitas susu yang diberikan, Gibran menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima.
Program ini juga memerlukan jumlah besar susu sapi segar, sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Mengingat kekurangan produksi susu dalam negeri, kemungkinan impor sapi perah menjadi opsi. Namun, terdapat upaya untuk meningkatkan produksi susu domestik melalui teknologi pembibitan dan perbaikan genetik sapi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga berkomitmen untuk mendukung program ini dengan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas susu sapi.
Untuk menjalankan program ini, Badan Gizi Nasional dibentuk dan akan dipimpin oleh seorang kepala yang dinyatakan sebagai kandidat kuat dari kalangan dekat Prabowo, Rachmat Pambudy. Gagasan mengenai pembentukan badan ini telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang mulai berlaku pada 15 Agustus 2024. Tugas utama badan ini adalah memastikan pemenuhan kebutuhan gizi nasional secara efektif. Pelantikan presiden dan pelaksanaan program makan bergizi gratis dijadwalkan akan dilakukan pada 20 Oktober 2024, menandai dimulainya fase baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan gizi di Indonesia.
Berikut Daftar belanja yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp3.613 triliun Prabowo
Daftar belanja yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp3.613 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencakup berbagai sektor dan inisiatif strategis. Anggaran ini dirancang untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor-sektor kunci. Berikut adalah enam kategori belanja utama yang direncanakan untuk dibiayai dari anggaran tersebut:
1. Infrastruktur Transportasi dan Logistik
Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik menjadi prioritas utama. Anggaran ini akan digunakan untuk:
Pembangunan dan Perbaikan Jalan: Memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Proyek Transportasi Massal: Pengembangan sistem transportasi umum seperti kereta api, metro, dan bus rapid transit (BRT).
Pelabuhan dan Bandara: Pembangunan dan modernisasi pelabuhan serta bandara untuk mendukung konektivitas dan perdagangan internasional.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Anggaran juga akan dialokasikan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk:
Fasilitas Kesehatan: Pembangunan dan renovasi rumah sakit, klinik, dan puskesmas untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan.
Program Kesehatan Masyarakat: Inisiatif untuk menangani penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan vaksinasi dan kesehatan ibu-anak.
Bantuan Sosial: Program bantuan sosial untuk kelompok rentan, seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.
3. Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan sektor pendidikan dan pelatihan menjadi fokus berikutnya. Anggaran ini akan digunakan untuk:
Infrastruktur Pendidikan: Pembangunan dan renovasi sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan vokasi.
Kurikulum dan Pelatihan: Peningkatan kualitas kurikulum serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik.
Program Beasiswa: Penyediaan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berprestasi serta program pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja.
4. Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sektor pertanian dan ketahanan pangan akan mendapatkan perhatian khusus melalui:
Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Pembangunan irigasi, waduk, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.
Dukungan untuk Petani: Program pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan bibit unggul serta pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Keamanan Pangan: Program untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
5. Energi dan Sumber Daya Alam
Anggaran juga akan digunakan untuk sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, meliputi:
Pengembangan Energi Terbarukan: Investasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
Pembangunan Infrastruktur Energi: Pembangunan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan sistem penyimpanan energi.
Pengelolaan Sumber Daya Alam: Program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
6. Teknologi dan Inovasi
Investasi dalam teknologi dan inovasi akan difokuskan pada:
Infrastruktur Teknologi Informasi: Pembangunan jaringan internet dan pusat data untuk meningkatkan konektivitas digital.
Pengembangan Inovasi: Dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi baru serta program inkubasi startup.
Pendidikan Teknologi: Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan inovasi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
Dengan alokasi anggaran yang mencakup sektor-sektor ini, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.
